FaTwa MUI Mengharamkan Merokok dan GolPut

Fatwa MUI bahwa merokok itu haram menuai kontroversi. Banyak pihak yang mendukung, namun lebih banyak yang menentang, bahkan menghujat.

Kak Seto, ketua Komnas Perlindungan Anak sangat mendukung fatwa itu, karena dia memang punya alasan jelas yaitu ingin menyelamatkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dari bahaya racun rokok.

Sementara pihak yang menentang, sebenarnya juga mengakui bahwa merokok pada dasarnya memang merugikan terutama kesehatan badan. Namun di sisi lain, mereka juga mengakui tidak sedikit sumbangan dari para pengusaha rokok. Beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa, sponsorship program lingkungan hidup, pemerdayaan masyarakat, pembinaan atlet olahraga, dan lainnya.

Dalam bungkus rokok sudah jelas-jelas tertulis merokok dapat mengakibatkan serangan jantung, kanker, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin sebagai bentuk pringatan kepada para penikmat dan pecandu rokok. Namun sepertinya peringatan tersebut hanya menjadi tulisan tanpa makna. Sebab, semakin hari semakin bertambah jumlah pecandu rokok di negeri ini. Tidak hanya pria dewasa yang sudah bekerja, namun anak-anak sekolah juga sudah mulai kecanduan dengan barang yang mengandung zat nikotin ini.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah mengapa fatwa MUI tersebut baru akan dikeluarkan sekarang? Adakah sesuatu di balik penetapan fatwa itu?

Fatwa MUI tersebut andaikata benar-benar dikeluarkan atas dasar pemikiran para ulama, sebaiknya MUI harus dapat memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada umat tentang dasar penetapan fatwa haram tersebut, sehingga tidak kontroversial lagi.

Memang perlu dipikirkan lagi tentang sisi kemudaratan dengan segi manfaat dari merokok. Bila memang benar banyak sisi mudaratnya maka MUI jangan segan-segan untuk segera mengesahkan fatwa haram untuk rokok tersebut, namun seandainya dasarnya tidak jelas dan banyak merugikan umat maka fatwa tersebut harus segera dicabut. Sebab setahu penulis, dari dahulu tidak ada dalil yang mengatakan bahwa merokok atau rokok itu haram. Sehingga, MUI nantinya tidak mengambil keputusan yang bisa saja menghalalkan sesuatu yang haram dan sebaliknya mengharamkan yang halal.

Desakan Komisi Perlindungan Anak agar MUI mengeluarkan Fatwa haramnya merokok agar keselamatan kesehatan anak terlindungi , mendapat sambutan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Menurut salah seorang pengurus YLKI Tulus Abadi, pihaknya telah lama mendesak MUI untuk mengeluarkan fatwa Haram merokok, menurut nya jika sebagian ulama tidak setuju dengan penilaian ini , karena mempunyai kepentingan seperti mereka memang perokok ataupun mempunyai pabrik rokok.

Hal senada di sampaikan oleh Direktur Pusat Study Islam dan juga mantan mentri agama indonesia M.Quraish Shihab. Rokok di haramkan sudah semestinya di tetapkan walau tidak ada dalam ketentuan dalam Al Quran . Menurut Quraish rokok yang ditemukan pada April delapan belas tidak ada manfaatnya karena lebih banyak sisi negatifnya di banding sisi positifnya.

Namun menurut Quraish fatwa yang akan di tetapkan MUI sifatnya tidak mengikat, semua berpulang ke individu masing-masing dan komitmen pemerintah untuk melaksanakan larangan merokok.

Tuntutan KPAI:

1. Pemerintah segera meratifikasi framework convention on tobacco control (FTCT) yang disetujui 192 negara anggota WHO, 137 negara telah meratifikasi. Satu-satunya Negara di Asia yang belum meratifikasi adalah Indonesia.

2. Segara dibuat Undang-Undang larangan merokok bagi anak atau setidak-tidaknya masukkan pasal larangan merokok bagi anak dalam UU Kesehatan (yang sedang dalam proses amandemen) dan atau UU Kesejahteraan Sosial (yang sedang dalam proses pembuatan).

Wawancara Ketua KPAI dengan RCTI tanggal 15 Februari 2008

http://www.kpai.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=178&lang=

Perokok Pasif Mempunyai Risiko Lebih Besar Dibandingkan Perokok Aktif

31 May 2004

Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia beracun dan bahan-bahan yang dapat menimbulkan kanker (karsinogen). Bahkan bahan berbahaya dan racun dalam rokok tidak hanya mengakibatkan gangguan kesehatan pada orang yang merokok, namun juga kepada orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok yang sebagian besar adalah bayi, anak-anak dan ibu-ibu yang terpaksa menjadi perokok pasif oleh karena ayah atau suami mereka merokok di rumah. Padahal perokok pasif mempunyai risiko lebih tinggi untuk menderita kanker paru-paru dan penyakit jantung ishkemia. Sedangkan pada janin, bayi dan anak-anak mempunyai risiko yang lebih besar untuk menderita kejadian berat badan lahir rendah, bronchitis dan pneumonia, infeksi rongga telinga dan asthma.

Demikian penegasan Menkes Dr. Achmad Sujudi pada puncak peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia dengan tema “Kemiskinan dan Merokok Sebuah Lingkaran Setan” sekaligus meluncurkan buku Fakta Tembakau Indonesia Data Emperis Untuk Strategi Nasional Penanggulangan Masalah Tembakau tanggal 31 Mei 2004 di Kantor Depkes Jakarta.

Mengingat besarnya masalah rokok, Menkes mengajak seluruh masyarakat bersama pemerintah untuk menjalankan cara-cara penanggulangan rokok secara sistematis dan terus menerus yaitu meningkatkan penyuluhan dan pemberian informasi kepada masyarakat, memperluas dan mengefektifkan kawasan bebas rokok, secara bertahap mengurangi iklan dan promosi rokok, mengefektifkan fungsi label, menggunakan mekanisme harga dan cukai untuk menurunkan demand merokok dan memperbaiki hukum dan perundang-undangan tentang penanggulangan masalah rokok.

Menggugat Fatwa Haram Golput  MUI

keluarnya fatwa haram MUI tentang MEROKOK dan GOLPUT. Fatwa ini dirumuskan setelah MUI melakukan sidang ijtima’ (kolektif) di Padang Panjang, Sumatera Barat. Tampil sebagai juru bicara MUI dengan TVOne adalah Prof.Dr. Ali Musthfa Ya’qub. Selain sebagai Ketua MUI, beliau dikenal sebagai salah satu ahli hadits di Indonesia. Profesor Ali menjelaskan, bahwa sidang MUI kali ini diikuti oleh 700 ahli-ahli Islam, ia dianggap representasi pandangan alim-ulama Indonesia saat ini.

Secara umum, kita sangat mensyukuri keberadaan MUI di Indonesia. Dengan segala plus-minusnya, MUI telah menunjukkan karya dan perjuangan besar dalam mengawal kehidupan religius Ummat Islam di Indonesia. Kita sangat mendukung MUI saat menetapkan fatwa sesat ajaran SEPILIS, fatwa sesat bagi Ahmadiyyah, fatwa caleg non Muslim, fatwa haram bunga bank, dan lain-lain. Semua itu kita syukuri, alhamdulillah. Adapun soal keluarnya fatwa HARAM GOLPUT, hal itu tidak mempengaruhi sikap hormat dan dukungan kita kepada MUI.

Andai disini saya sebut istilah “menggugat”, ia bukan untuk melecehkan posisi MUI. Namun sekedar “strategi komunikasi” saja, untuk menarik perhatian. Sekeras-kerasnya kata “menggugat” dalam tulisan ini, ia hanya sekedar wacana. Tidak memiliki kekuatan memaksa, apalagi menjadi fatwa tandingan. Ini hanyalah tulidsn yang bersifat diskusi ilmiah saja; boleh diterima, boleh juga ditolak.

Semata kepada Allah jua kita memohonkan pertolongan, penerangan, ilmu, dan petunjuk. Tolonglah kami ya Rabbi, innaka Anta Maula ni’mal Maula wa ni’man Nashir. Amin.

Akhirnya, selamat membaca!!!

Konteks Fatwa MUI

Dalam sidangnya di Padang Panjang, MUI mengeluarkan beberapa fatwa. Dua yang terpenting ialah tentang haramnya merokok dan haramnya golput. Fatwa haram merokok dikeluarkan dengan catatan tertentu, sementara fatwa haram golput tanpa catatan apapun, bersifat bulat, tanpa catatan.

Salah satu pertimbangan fatwa haram merokok ialah data yang disampaikan oleh Dr. Farid Ankasa Moeloek, mantan Menteri Kesehatan di jaman Habibie. Menurut beliau, ada sekitar 70.000 paper/tulisan yang mengupas tentang bahaya rokok/tembakau bagi kesehatan manusia. Dengan dasar itu, sebenarnya MUI bisa dengan mudah mengeluarkan fatwa haramnya merokok. Namun MUI tidak otomatis mengharamkan merokok secara mutlak, karena ia telah menjadi budaya yang kuat di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jadi perlu graduasi bagi pemberlakuan fatwa haram merokok ini. MUI mengambil pelajaran dari graduasi pengharaman khamr (minuman keras) di jaman Nabi shallallah ‘alaihi wa sallam. Khamr diharamkan secara bertahap, tidak sekaligus, sehingga mudah diterima oleh Ummat Islam waktu itu.

Adapun bagi perbuatan golput, yaitu tidak mengikuti Pemilu, MUI menetapkan haram secara mutlak, tanpa perincian apapun. Kecuali kalau ada udzur-udzur (halangan) tertentu, seperti sakit, kesibukan, tugas, dan lainnya. Seperti dikatakan oleh Profesor Ali, untuk menetapkan aturan-aturan teknis soal orang-orang yang memiliki halangan tertentu, KPU lebih berwenang menentukannya.

Alasan MUI menetapkan haramnya golput ialah: “Seburuk apapun pemimpin yang dihasilkan dari Pemilu, itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali.” Sikap golput jika dibiarkan akan menjadi bahaya besar, yaitu kepemimpinan menjadi kehilangan legitimasi. Paling parahnya, rakyat bisa kehilangan kepemimpinan itu sendiri. Lebih baik tetap memilih pemimpin yang buruk daripada tidak memilih sama sekali. Andai ada calon-calon pemimpin yang buruk-buruk, maka masyarakat harus memilih calon yang keburukannya lebih ringan. Bukan dengan sikap golput alias tidak memilih sama sekali.

Ketika ditanya, apakah fatwa ini bersifat permanen atau ada kemungkinan berubah? Profesor Ali Musthafa Ya’qub mengatakan, ia bersifat permanen. Kecuali nanti kalau ada kejadian-kejadian tertentu, fatwa bisa ditinjau kembali. Tetapi ia bersifat permanen, sesuai kondisi saat ini. Demikian pandangan MUI yang diwakili oleh Profesor Ali Musthafa Ya’qub dari Komisi Fatwa MUI.

Iklan

~ oleh taufik rahmat hidayatullah pada Maret 11, 2009.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: